PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN (STUDI AKSELERASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA)

Ida Syafriyani

Abstract


Berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas –batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat  yang di akui dan atau di bentuk dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana di maksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

            Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat.

            Kepala Desa adalah seseorang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, yang memiliki kewenangan antara lain pengaturan bagi kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, seperti : pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Mengingat pentingnya peran kepala desa dalam mendukung visi dan misi pemerintah, maka penulis tertarik untuk menulis tentang “ Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan”.


Full Text:

Untitled

References


Fahmi Irham, 2012, Manajeman Kepemimpinan, Alfabeta, Bandung.

Hardiyansyah, 2002, Kualitas Pelayanan Publik, Gava Media, Jogyakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 1991, Dimensi – Dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta.

Republik Indonesia.2004. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .Lembaran Negara RI Tahun 2004.Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tentang Desa

Republik Indonesia.2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.Sekretariat Kabinet RI. Jakarta

Republik Indonesia.2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta

Republik Indonesia.2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta

Republik Indonesia.2007.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta

Republik Indonesia.2007.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Soemantri Triharsono Bambang, 2011, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokusmedia, Bandung




DOI: https://doi.org/10.24929/fisip.v10i2.286

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


google scholar  crossref  GarudaISJD  

 

Creative Commons License
Public Corner: Jurnal Kebijakan Publik
P-ISSN : 2087-951; E-ISSN :  2443-0714 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats