TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Hidayat Andyanto

Abstract


Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah banyak sekali kepala daerah dalam hal ini bupati di berbagai wilayah Indonesia yang diberhentikan sementara dengan berbagai kasus, khususnya berkaitan dengan kasus-kasus korupsi. Rumusan masalah penelitian ini Bagaimanakah pemberhentian sementara kepala daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Bagaimanakah pengaruh yang ditimbulkan akibat pemberhentian sementara kepala daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa pemberhentian sementara kepala daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh yang ditimbulkan akibat pemberhentian sementara kepala daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Metode dalam penulisan skripsi menggunakan tipe normatif melalui Sumber bahan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks tentang pemberhentian sementara kepala daerah, kamus-kamus hukum dan jurnal-jumal hukum pemberhentian kepala daerah serta dalam penelitian ini Analisa data menggunakan analisa deskriptif analisis.

Keywords


Pemberhentian, Kepala Daerah, Sementara.

Full Text:

Untitled

References


Hufron, M. 2005. Perspektif Huku, Pemberhentian Kepala Daerah. Cetakan Pertama. Yogjakarta: LaksBang.

Moelyosudarmo, S. 2004. Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi. Cetakan Pertama. Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum.. Kencana Prenada Media Grop, Jakarta.

Salman, R. 2005. Politisasi Birokrasi dan Keuangan Daerah. Kompas. Jumat 4 Februari 2005.

Sarundajang. 2005. Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah. Jakarta: Sinar Harapan.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers : Jakarta, hlm.

Tutik, T.T. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Prestasi Publishing.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Tentang: Pemerintahan Daerah. Jakarta: Mensetneg. RI.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22).




DOI: https://doi.org/10.24929/fh.v3i1.357

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


google scholar  crossref  GarudaISJD  

 

Creative Commons License
Jurnal Jendela Hukum, 
P-ISSN : 2355-5831; E-ISSN :  2355-9934 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.