TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANAH HAK MILIK YANG DIGUNAKAN OLEH NEGARA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Abshoril Fithry, Sjaifurrachman Sjaifurrachman

Abstract


Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang Mekanisme dalam Pelepasan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Mekanisme yang dituangkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berbeda dengan mekanisme yang di atur dalam KUH Perdata, di mana dalam KUH Perdata mekanisme dapat dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan hukum antara para pihak. Sedangkan mekanisme yang diterapkan disaat kesepakatan antara para pihak tidak tercapai, tidak ada hubungan hukum sama sekali diantara para pihak tersebut.  Dari uraian latar belakang diatas maka Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini Bagaimana prosedur pelepasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum dan Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah jika terjadi sengketa dalam pelepasan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum. Tujuan yang hendak dicapai untuk mengetahui dan menganalisa prosedur pelepasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum dan untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah jika terjadi sengketa dalam pelepasan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum.


Keywords


Konsinyasi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum.

Full Text:

Untitled

References


Buku:

Badan Pertanahan Nasional. 2001. Buku Pegangan Petugas Ukur (Materi Pengukuran dan Pemetaan kadastral). Jakarta : BPN.

Kartasapoetra, G. Masalah Pertanahan di Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002.

Muhammad Nazir, Metode Penelitian. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1996.

Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. Hak-Hak atas Tanah : Seri Hukum Harta Kekayaan. Jakarta : Kencana. 2004.

Muhammad Yamin, Jawaban Singkat Pertanyaan-Pertanyaan Dalam Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Edisi Revisi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum.. Kencana Prenada Media Grop, Jakarta. 2010.

.

Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah. Jakarta : Kencana. 2006.

Soerodjo, Irawan. Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia. Surabaya : Arkola. 2003.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers : Jakarta. 2001.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LNRI Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2034).

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.




DOI: https://doi.org/10.24929/fh.v3i1.356

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


google scholar  crossref  GarudaISJD  

 

Creative Commons License
Jurnal Jendela Hukum, 
P-ISSN : 2355-5831; E-ISSN :  2355-9934 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.