PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LAYANAN MOBILE-ZAKAT (M-ZAKAT) MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Dian Novita

Abstract


Masalah kemiskinan sebenarnya bukanlah masalah baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak dahulu, berbagai agama danaliran filsafat mencoba memecahkannya untuk menghindari penderitaan kaum fakir, akan tetapi masing-masing memiliki sikap yang berlainan terhadap kemiskinan. Kemiskinan sendiri telah menjadi salah satu penyakit sosial yang ada di Indonesia dan menjadi program pemerintah untuk mengentaskannya. Rumusan masalah penelitian ini yang pertama Bagaiman mekanisme penyaluran zakat melalui Mobile-Zakat sudah sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Apakah pembayaran zakat melalui melalui Mobile Zakat dapat dipertanggung jawabkan dalam pendistribusiannya.

Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penyaluran zakat melalui Mobile-Zakat sudah sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Untuk mengetahui dan menganalisa pembayaran zakat melalui Mobile Zakat dapat dipertanggung jawabkan dalam pendistribusiannya.


Keywords


Zakat, Mobile Zakat, Pengeloaan Zakat.

Full Text:

Untitled

References


Didin Hafidudhin,. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Gema Insani. Jakarta

M-Zakat. Berzakat Lewat SMS, http://www.gatra.com, diakses pada tanggal 08 September 2014

PKPU, M-Zakat Peroleh Dukungan Telkomsel-Indosat, http://www.pkpu.or.id, diakses pada tanggal 08 September 2014

Yusuf Qardhawi, 1995. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Gema Insani Press. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003.

Pengelolaan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis akat.




DOI: https://doi.org/10.24929/fh.v3i1.355

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


google scholar  crossref  GarudaISJD  

 

Creative Commons License
Jurnal Jendela Hukum, 
P-ISSN : 2355-5831; E-ISSN :  2355-9934 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.